Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menegaskan komitmennya untuk tindak tegas setiap prajurit yang terbukti terlibat dalam praktik judi daring. Ancaman judi daring yang semakin merajalela di masyarakat juga tidak luput mengincar anggota militer, sehingga memerlukan respons tindak tegas dari pimpinan tertinggi TNI. Langkah tindak tegas ini merupakan bagian dari upaya TNI untuk menjaga marwah, disiplin, dan profesionalisme prajurit, serta mencegah dampak buruk yang lebih luas akibat aktivitas ilegal ini.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Laksamana Muda TNI R. Cahyo, dalam sebuah konferensi pers di Jakarta Pusat pada hari Kamis, 13 Juni 2024. Beliau mengulang kembali instruksi Panglima TNI yang menekankan bahwa tidak ada toleransi bagi prajurit yang terlibat judi daring. Sanksi berat akan menanti, mulai dari sanksi disipliner hingga pemecatan, tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampaknya. Ancaman ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan seluruh prajurit mematuhi aturan yang berlaku.

Judi daring membawa berbagai konsekuensi negatif, tidak hanya bagi individu prajurit tetapi juga bagi institusi TNI secara keseluruhan. Secara personal, keterlibatan dalam judi daring dapat menyebabkan masalah keuangan, gangguan psikologis, dan bahkan memicu tindakan kriminal lainnya untuk menutupi kerugian. Bagi institusi, hal ini dapat merusak citra TNI, menurunkan moral dan disiplin prajurit, serta membahayakan kerahasiaan dan keamanan data, mengingat risiko peretasan atau pemerasan.

Oleh karena itu, upaya tindak tegas ini akan disertai dengan langkah-langkah pencegahan dan edukasi. TNI akan terus memberikan sosialisasi mengenai bahaya judi daring dan dampak buruknya. Unit-unit pengawasan internal juga akan diintensifkan untuk mendeteksi dan menindak prajurit yang terindikasi terlibat. Kolaborasi dengan pihak kepolisian dan penyedia layanan internet juga mungkin dilakukan untuk memblokir akses ke situs-situs judi daring yang terlarang.

Sebagai kesimpulan, komitmen Panglima TNI untuk tindak tegas tentara yang terlibat judi daring adalah langkah yang sangat penting. Ini menunjukkan bahwa TNI serius dalam menjaga integritas dan profesionalisme prajuritnya. Dengan memberikan sanksi yang berat dan mengintensifkan upaya pencegahan, diharapkan praktik judi daring di kalangan prajurit dapat diberantas, sehingga TNI tetap menjadi garda terdepan penjaga kedaulatan negara yang bersih dan disiplin.

Wacana mengenai diperbolehkannya anggota militer untuk terlibat dalam kegiatan usaha atau bisnis di luar tugas pokok kedinasan baru-baru ini mencuat dan langsung menuai gelombang kritik dari berbagai pihak. Usulan ini dianggap berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengurangi fokus anggota militer pada tugas utama menjaga kedaulatan negara, serta berpotensi merusak citra Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai institusi yang netral dan profesional.

Berbagai kalangan, mulai dari pengamat militer, tokoh masyarakat, hingga mantan prajurit militer, выразили keprihatinan mendalam terhadap wacana ini. Mereka berpendapat bahwa tugas utama seorang prajurit militer adalah menjaga keamanan dan kedaulatan negara, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Keterlibatan dalam prajurit militer berpotensi mengalihkan perhatian dan sumber daya dari tugas pokok tersebut.

Menurut pernyataan yang disampaikan oleh seorang pengamat militer senior, Dr. Salim Wijaya, dalam sebuah diskusi daring pada tanggal 20 Juli 2025, gagasan memperbolehkan prajurit militer berbisnis dapat menimbulkan kerawanan terhadap penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi. Beliau menambahkan bahwa netralitas TNI sebagai garda terdepan bangsa dapat terkompromi jika prajurit militer memiliki kepentingan ekonomi pribadi.

Lebih lanjut, beberapa organisasi masyarakat sipil juga mengeluarkan pernyataan sikap yang menolak wacana ini. Mereka berpendapat bahwa fokus utama anggota militer harus tetap pada profesionalisme dan dedikasi terhadap tugas negara. Keterlibatan dalam prajurit militer dikhawatirkan akan menciptakan persaingan yang tidak sehat dengan pelaku usaha sipil dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Meskipun demikian, terdapat pula beberapa pandangan yang mencoba melihat wacana ini dari sudut pandang yang berbeda. Beberapa pihak berpendapat bahwa dalam kondisi tertentu, keterlibatan anggota militer dalam usaha yang tidak mengganggu tugas pokok dan dilakukan secara transparan mungkin dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, pandangan ini tetap menjadi minoritas di tengah gelombang kritik yang begitu kuat.

Sebagai kesimpulan, diskursus mengenai diperbolehkannya anggota militer untuk berbisnis menuai kecaman yang luas dari berbagai elemen masyarakat. Kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan, penurunan fokus pada tugas utama, dan risiko terhadap netralitas TNI menjadi alasan utama penolakan terhadap wacana ini.

Isu keterlibatan oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam melindungi organisasi masyarakat (ormas) tertentu merupakan pelanggaran serius yang dapat merusak citra institusi TNI dan mengancam netralitas negara. Menanggapi hal ini, Polisi Militer (POM) mengambil langkah tindak tegas untuk memberantas oknum TNI yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut. Upaya ini menjadi krusial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara yang profesional dan tidak memihak.

Tindakan oknum TNI melindungi ormas dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Pertama, hal ini mencederai prinsip netralitas TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. TNI seharusnya berdiri di atas semua golongan dan tidak memberikan dukungan atau perlindungan kepada organisasi tertentu. Kedua, tindakan ini dapat memicu konflik sosial dan kecemburuan antar ormas, mengganggu stabilitas keamanan di masyarakat. Ketiga, keterlibatan oknum TNI dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat menurunkan disiplin dan profesionalisme dalam tubuh TNI.

Oleh karena itu, langkah tindak tegas yang diambil oleh Polisi Militer patut diapresiasi. Pemberantasan oknum TNI yang terlibat dalam melindungi ormas menunjukkan komitmen institusi TNI untuk menegakkan hukum dan menjaga integritas korps. Proses investigasi yang transparan dan penjatuhan sanksi yang adil kepada para pelaku menjadi penting untuk memberikan efek jera dan memulihkan kepercayaan publik.

Upaya Polisi Militer dalam memberantas praktik ini tidak hanya terbatas pada penindakan. Langkah-langkah preventif juga perlu ditingkatkan, seperti pengawasan yang lebih ketat terhadap anggota TNI, penanaman nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang lebih mendalam, serta peningkatan pemahaman tentang batasan-batasan keterlibatan TNI dalam kehidupan sipil. Sinergi antara Polisi Militer, komando atas TNI, dan masyarakat juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik-praktik yang merugikan citra TNI.

Ketegasan Polisi Militer dalam memberantas oknum TNI yang melindungi ormas adalah langkah penting untuk menjaga netralitas, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap TNI. Tindakan ini diharapkan dapat memberikan pesan yang jelas bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan wewenang di dalam tubuh TNI. Dengan TNI yang bersih dan profesional, negara akan semakin kuat dan masyarakat akan semakin percaya.

Polemik seputar pendaftaran di berbagai sekolah militer di Indonesia menjadi sorotan publik. Sejumlah calon peserta seleksi mengungkapkan adanya perasaan seolah-olah dipertentangkan atau dibandingkan secara tidak adil dengan siswa yang berasal dari jalur pendidikan umum. Kontroversi ini mencuat seiring dengan dibukanya pendaftaran untuk berbagai tingkatan pendidikan di sekolah militer pada tahun ajaran 2025, termasuk Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) yang membuka pendaftaran gelombang kedua pada tanggal 15 Juni 2025.

Keresahan yang dirasakan oleh sebagian calon pendaftar sekolah militer ini berakar pada anggapan bahwa terdapat perbedaan perlakuan atau penekanan yang signifikan dalam proses seleksi antara calon yang berasal dari lingkungan militer atau memiliki latar belakang pendidikan tertentu dengan calon yang berasal dari sekolah umum. Beberapa calon merasa bahwa pengalaman atau pengetahuan spesifik yang relevan dengan dunia militer justru menjadi semacam “tiket masuk” yang lebih mudah dibandingkan dengan potensi akademik atau kemampuan fisik yang mereka miliki.

Menanggapi kontroversi yang berkembang, Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI) Mayor Jenderal TNI Nugraha Gumilar memberikan keterangan pers di Media Center Mabes TNI, Jakarta, pada hari Rabu, 25 Juni 2025. Beliau menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran dan seleksi di setiap jenjang Akademi militer TNI, mulai dari akademi hingga sekolah staf dan komando, dilaksanakan berdasarkan prinsip meritokrasi dan transparansi. Tidak ada kebijakan yang secara sengaja mempertentangkan atau memprioritaskan calon dari latar belakang pendidikan tertentu.

Mayor Jenderal TNI Nugraha Gumilar menjelaskan lebih lanjut bahwa tim seleksi di setiap Akademi militer memiliki standar penilaian yang komprehensif, meliputi aspek akademik, psikologi, kesehatan, kesamaptaan jasmani, serta potensi kepemimpinan dan karakter. Beliau juga menambahkan bahwa keberagaman latar belakang peserta justru diharapkan dapat memperkaya perspektif dan kualitas lulusan Akademi militer yang pada akhirnya akan memperkuat organisasi TNI.

Penting untuk dipahami bahwa pendidikan di sekolah militer bertujuan untuk menghasilkan para pemimpin dan profesional di bidang pertahanan negara yang memiliki kompetensi tinggi dan integritas yang kuat. Proses seleksi yang ketat adalah bagian dari upaya untuk memastikan bahwa hanya individu-individu terbaik yang memiliki potensi untuk berkembang dan mengemban tanggung jawab yang besar di masa depan yang dapat mengikuti pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan militer tersebut. Diharapkan, klarifikasi ini dapat meredakan kontroversi yang berkembang dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai proses pendaftaran di sekolah militer TNI.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi mengajukan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mendesak agar sejumlah pasal dalam UU tersebut dibatalkan karena dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Lantas, apa saja poin-poin krusial yang menjadi landasan tuntutan koalisi sipil ini?

Salah satu argumen utama yang diajukan adalah terkait dengan perluasan kewenangan TNI di luar fungsi pertahanan negara. Koalisi sipil menyoroti pasal-pasal yang memberikan ruang bagi TNI untuk terlibat dalam berbagai urusan sipil, seperti penanganan terorisme, konflik sosial, hingga penertiban. Mereka berpendapat bahwa pelibatan TNI dalam ranah sipil berpotensi menggerus peran dan fungsi kepolisian serta melanggar prinsip pemisahan kekuasaan.

Selain itu, koalisi sipil juga menyoroti pasal-pasal yang dinilai tidak sejalan dengan semangat reformasi sektor keamanan. Mereka mengkhawatirkan adanya potensi kembalinya dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) di masa lalu, di mana militer memiliki peran ganda dalam pertahanan dan sosial-politik. Menurut mereka, UU TNI yang berlaku saat ini belum sepenuhnya membatasi peran TNI pada fungsi pertahanan negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Isu lain yang menjadi perhatian adalah terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap TNI. Koalisi sipil menilai bahwa UU TNI belum secara efektif mengatur mekanisme pengawasan sipil yang kuat terhadap kinerja dan tindakan militer. Mereka mendorong adanya mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum oleh anggota TNI.

Dalam permohonannya ke MK, koalisi sipil juga menekankan pentingnya menjaga profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara. Mereka berargumen bahwa pelibatan TNI dalam urusan sipil dapat mengganggu fokus dan efektivitas TNI dalam menjalankan tugas utamanya menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan mengajukan uji materiil ke MK, koalisi sipil berharap agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan mereka dan membatalkan pasal-pasal dalam UU TNI yang dinilai bermasalah. Mereka meyakini bahwa langkah ini penting untuk memperkuat supremasi sipil, menjaga demokrasi, dan memastikan TNI tetap profesional dalam menjalankan fungsi pertahanannya. Putusan MK atas permohonan ini akan menjadi tonggak penting dalam reformasi sektor keamanan di Indonesia.