Pasca serangan teror berskala besar, suasana di tengah masyarakat seringkali dipenuhi kepanikan, ketidakpastian, dan ketakutan akan serangan susulan. Meskipun penanganan langsung di lokasi kejadian merupakan tugas utama kepolisian, kehadiran Pasukan Militer Indonesia (TNI) memainkan peran krusial dalam memberikan Jaminan Keamanan Publik dan memulihkan fungsi sosial secara cepat. Operasi militer pemulihan ini dirancang untuk menstabilkan situasi, mencegah eskalasi, dan meyakinkan masyarakat bahwa negara hadir dan mampu mengendalikan ancaman. Jaminan Keamanan Publik oleh militer adalah katalisator utama untuk mengembalikan aktivitas normal pasca bencana keamanan.

Fase pertama dalam memberikan Jaminan Keamanan Publik pasca teror adalah pengamanan area vital dan strategis. Segera setelah lokasi kejadian dinyatakan aman dari ancaman langsung oleh tim Gegana dan Densus 88, unit-unit TNI digerakkan untuk memperkuat pengamanan di objek-objek vital seperti Istana Negara, bandara internasional, stasiun kereta api utama, dan sekitar 12 pusat komunikasi yang penting bagi stabilitas pemerintahan dan ekonomi. Peningkatan patroli militer di area-area publik yang ramai, dilakukan oleh tim gabungan Garnisun Tetap dan Kostrad, bertujuan untuk menampilkan kekuatan (show of force) yang menenangkan masyarakat dan secara bersamaan berfungsi sebagai pencegah serangan kedua.

Pilar kedua dari Jaminan Keamanan Publik adalah dukungan logistik dan medis. Serangan teror besar seringkali melumpuhkan infrastruktur sipil. TNI mengerahkan Batalyon Zeni dan personel kesehatan untuk membantu membersihkan puing-puing, menstabilkan bangunan yang rusak, dan menyediakan Rapid Medical Response. Contohnya, dalam skenario serangan teror simulasi yang terjadi di kawasan bisnis ibukota pada awal tahun 2026, Satuan Kesehatan Militer (Satkes) mendirikan posko medis darurat dan berhasil menangani lebih dari 50 korban dalam empat jam pertama. Dukungan cepat ini mengurangi beban rumah sakit sipil dan memastikan korban mendapatkan perawatan secepatnya.

Jaminan Keamanan Publik oleh militer ini pada akhirnya bersifat psikologis. Kehadiran prajurit TNI yang terlatih, disiplin, dan bersenjata lengkap di jalanan dan pos-pos strategis memberikan rasa aman yang mendalam. Militer menjadi simbol kekuatan negara yang tak tergoyahkan. Strategi pemulihan pasca serangan ini memastikan bahwa, meskipun musuh berhasil melancarkan serangan fisik, mereka gagal dalam tujuan utamanya: menciptakan kekacauan dan melumpuhkan kehidupan publik.

Tuntutan untuk melindungi wilayah kedaulatan yang luas dan strategis telah mendorong Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menjalankan program Modernisasi Alutsista yang ambisius, yang dikenal sebagai Minimum Essential Force (MEF). MEF adalah cetak biru jangka panjang yang bertujuan mencapai kekuatan pertahanan minimum yang esensial, kredibel, dan efektif untuk menanggulangi ancaman. Modernisasi Alutsista melalui proyek MEF ini dibagi menjadi tiga tahapan (2010–2024) dan sangat penting untuk Menyeimbangkan Kekuatan Militer di kawasan Asia-Pasifik yang dinamis. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk mencapai kemandirian industri pertahanan.

Proyek MEF telah mencapai kemajuan signifikan di berbagai matra. Di TNI Angkatan Udara (TNI AU), fokusnya adalah pada akuisisi pesawat tempur generasi 4.5 seperti Rafale dari Prancis, yang dimaksudkan untuk menggantikan beberapa skuadron lama. Di TNI Angkatan Laut (TNI AL), penekanan ada pada penguatan armada kapal selam dan kapal tempur permukaan (seperti frigat), vital untuk menerapkan Strategi Pertahanan kepulauan di tujuh selat kritis. Sementara TNI Angkatan Darat (TNI AD) terus memperkuat artileri dan kendaraan tempur lapis baja, termasuk Tank Medium Harimau yang merupakan produk kolaborasi.

Tantangan terbesar dalam Modernisasi Alutsista ini adalah mengurangi ketergantungan pada impor asing. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, yang mewajibkan adanya transfer teknologi (ToT) dalam setiap pengadaan Alutsista dari luar negeri. Tujuannya adalah agar industri pertahanan domestik, seperti PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia (PT DI), dapat menyerap teknologi dan pada akhirnya memproduksi komponen atau bahkan sistem persenjataan utama secara mandiri.

Meskipun PT Pindad telah menunjukkan kemajuan dalam produksi munisi dan kendaraan tempur seperti Anoa, dan PT PAL berhasil membangun Kapal Cepat Rudal, target kemandirian masih memerlukan investasi besar dalam sumber daya manusia dan fasilitas penelitian. Sebagai contoh, per Juli 2025, data menunjukkan bahwa tingkat ketercapaian ToT pada beberapa kontrak besar masih berada di bawah 65%, menunjukkan perlunya pengawasan ketat dan sanksi tegas untuk menjamin pemenuhan kewajiban alih teknologi. Keberhasilan program Modernisasi Alutsista tidak hanya diukur dari jumlah aset yang dibeli, tetapi dari seberapa besar kapabilitas industri dalam negeri diperkuat.

Lanskap ancaman global telah bergeser secara fundamental, menempatkan domain siber setara dengan darat, laut, dan udara. Menanggapi perubahan ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah merombak kurikulum pendidikannya, memastikan prajurit abad ke-21 tidak hanya mahir menggunakan senapan, tetapi juga menguasai teknologi informasi. Peningkatan Keterampilan digital di pusat-pusat pendidikan TNI menjadi prioritas utama, menandai evolusi penting dari konsep pertahanan tradisional menuju smart defense. Peningkatan Keterampilan ini mutlak diperlukan untuk mendukung Pembaruan Postur TNI dalam menghadapi ancaman hibrida yang terintegrasi. Peningkatan Keterampilan digital ini mencakup segala hal, mulai dari analisis data hingga keamanan jaringan.

Program Peningkatan Keterampilan digital TNI berfokus pada tiga pilar utama. Pilar pertama adalah Kecerdasan Buatan (AI) dan Analisis Big Data. Para perwira siswa di Sesko TNI (Sekolah Staf dan Komando TNI) yang berlokasi di Bandung, sejak tahun 2024, telah menerima pelatihan intensif tentang bagaimana menggunakan AI untuk memprediksi pergerakan musuh, menganalisis intelijen dari sumber terbuka (Open Source Intelligence – OSINT), dan mengoptimalkan logistik militer. Kemampuan ini sangat penting dalam operasi skala besar dan untuk mendukung pemanfaatan Modernisasi Alutsista yang semakin bergantung pada data.

Pilar kedua adalah Pertahanan dan Serangan Siber. Mengingat vitalnya infrastruktur digital nasional dan militer, prajurit dilatih untuk melindungi jaringan komunikasi TNI dan aset strategis negara. Peningkatan Keterampilan ini diwujudkan melalui workshop rutin yang diselenggarakan oleh Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI (Satkomlek TNI), berfokus pada penetrasi jaringan (penetration testing) dan respons cepat terhadap serangan siber. Integrasi kurikulum siber ini bertujuan untuk Membentuk Elite yang mampu bertindak sebagai cyber defender sekaligus cyber warrior.

Pilar ketiga adalah Keterampilan Operasi Bersama (Interoperability). Prajurit dilatih menggunakan sistem komunikasi terintegrasi yang memungkinkan koordinasi tanpa batas antara TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Hal ini juga diperkuat melalui Latihan Bersama dengan militer negara sahabat, di mana kemampuan komunikasi digital yang mulus adalah kunci keberhasilan operasi multinasional. Dengan demikian, prajurit TNI tidak hanya menjadi operator sistem, tetapi juga inovator yang mampu memanfaatkan teknologi terbaru untuk menjamin keamanan dan kedaulatan NKRI.

Dalam strategi pertahanan, struktur di bawah tanah memberikan keuntungan taktis berupa perlindungan maksimal dari serangan udara, artileri, dan pengawasan musuh. Kemampuan Membangun Bunker dan jaringan terowongan pertahanan yang tidak hanya kuat secara struktural tetapi juga efisien dan tersembunyi, adalah keterampilan utama yang diajarkan dalam kurikulum Teknik Sipil Pertahanan di akademi militer. Membangun Bunker modern memerlukan perpaduan antara ilmu geoteknik, rekayasa struktural, dan teknik kamuflase. Konstruksi bawah tanah yang cerdas dapat menjadi pusat komando yang tidak terlihat atau jalur suplai rahasia yang vital selama konflik berkepanjangan.

Langkah pertama dalam Membangun Bunker yang efektif adalah pemilihan lokasi yang tepat. Pegulat harus mempertimbangkan jenis tanah, kedalaman air tanah, dan formasi batuan. Bunker harus ditempatkan di kedalaman yang cukup untuk menahan gelombang kejut dari bom berdaya ledak tinggi, yang berarti lapisan tanah yang padat di atasnya berfungsi sebagai peredam alami. Menurut panduan rekayasa pertahanan yang dikeluarkan oleh Pusat Zeni Angkatan Darat (Pusziad) pada bulan Mei 2024, ketebalan minimum beton bertulang pada dinding bunker kritis disarankan mencapai 1.5 meter untuk ketahanan terhadap proyektil medium.

Aspek efisiensi terletak pada desain interior. Bunker dan terowongan harus memiliki sistem ventilasi yang memadai untuk sirkulasi udara dan filtrasi zat berbahaya (seperti senjata kimia atau biologi), serta memiliki jalur komunikasi dan sumber daya mandiri (air dan listrik). Selain itu, terowongan harus dirancang dengan jalur keluar-masuk ganda (redundancy) untuk mencegah jebakan jika salah satu pintu masuk diblokir musuh. Taruna Teknik Sipil Pertahanan di Akmil sering melakukan studi kasus lapangan, di mana mereka ditugaskan merancang terowongan sepanjang 150 meter pada hari Kamis, 24 April 2025, dengan waktu penyelesaian desain hanya 48 jam, menuntut efisiensi ruang dan material.

Aspek terakhir, dan yang paling krusial, adalah penyembunyian. Pintu masuk bunker harus menyatu secara sempurna dengan lingkungan sekitar—seringkali menggunakan vegetasi asli atau struktur bangunan sipil yang tampak normal (misalnya, gudang penyimpanan). Pendekatan Membangun Bunker yang holistik ini memastikan bahwa fasilitas tersebut dapat memberikan perlindungan dan dukungan operasional tanpa menarik perhatian intelijen musuh, menjadikannya aset strategis yang tak ternilai.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah perairan yang membentang luas, mencakup laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Tugas mulia untuk menjaga dan mengamankan seluruh wilayah maritim ini diamanahkan kepada TNI Angkatan Laut (AL). Peran TNI AL sebagai Pelindung Nusantara tidak hanya bersifat militer murni (Operasi Militer untuk Perang/OMP), tetapi juga mencakup penegakan hukum dan menjaga keamanan di laut yurisdiksi nasional (Operasi Militer Selain Perang/OMSP). Misi TNI AL sebagai Pelindung Nusantara sangat krusial mengingat potensi kekayaan alam dan kerawanan jalur pelayaran internasional di perairan Indonesia. Kemampuan TNI AL dalam melaksanakan tugas ini menentukan apakah Indonesia benar-benar berdaulat sebagai Pelindung Nusantara di kawasan maritim.

Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Transnasional

Wilayah laut Indonesia yang strategis, khususnya Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang merupakan jalur pelayaran internasional, rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan transnasional. TNI AL bertindak sebagai penegak hukum utama dalam menangani ancaman seperti perompakan, penyelundupan narkoba, dan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing.

Setiap tahun, TNI AL meluncurkan beberapa operasi terpadu berskala besar, salah satunya adalah Operasi Jaring Raksa yang berfokus pada penertiban kegiatan ilegal di perairan rawan. Dalam operasi yang berlangsung selama periode 15 hari pada bulan Agustus 2025 di Selat Malaka, tercatat TNI AL berhasil menahan lima kapal asing yang terbukti melakukan IUU Fishing. Tindakan penegakan hukum ini seringkali melibatkan kapal perang KRI yang dilengkapi dengan persenjataan canggih untuk memberikan efek gentar (deterrence) yang kuat.

Diplomasi Angkatan Laut dan Kesiapan Tempur

Selain menjalankan tugas keamanan di dalam negeri, TNI AL juga memiliki peran diplomasi yang vital. Sesuai dengan Undang-Undang, TNI AL melaksanakan tugas diplomasi untuk mendukung kebijakan politik luar negeri pemerintah. Ini diwujudkan melalui latihan militer gabungan dengan negara-negara sahabat, kunjungan pelabuhan kapal perang (port call), dan partisipasi aktif dalam forum-forum keamanan maritim regional.

Dalam rangka menjaga kesiapan tempur (Minimum Essential Force/MEF), personel TNI AL secara rutin menjalani latihan intensif. Seluruh awak kapal perang, misalnya, diwajibkan menjalani latihan damage control dan simulasi pertempuran minimal tiga kali dalam setahun, memastikan bahwa mereka siap merespons setiap ancaman kedaulatan yang muncul di perairan mana pun, dari Laut Natuna Utara yang strategis hingga perairan ZEE di Samudra Pasifik.